IPS · Tema II PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA

Ahmad Muslih, dkk

24/08/2021 10:07:29

SMP 9 K 13

Daftar Isi

Tema I POTENSI DAN UPAYA INDONESIA MENJADI NEGARA MAJU Tema II PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA Tema III KERJA SAMA ANTARNEGARA Tema IV MODERNISASI DAN PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA

Halaman

Tema II:Perkembangan Masyarakat Indonesia Menuju Negara Maju

76SMP/MTs Kelas IXTema II:Perkembangan Masyarakat Indonesia Menuju Negara MajuPeta Konsep Perkembangan Masyarakat Indonesia Menuju Negara MajuKependudukanPolitikEkonomiPendidikanBudaya - Pertumbuhan penduduk dan pengaruhnya bagi Indonesia - Mobilitas penduduk IndonesiaKepemimpinan dan contoh-contoh kebijakan pemerintah pada beberapa era pemerintahanPermasalahan ekonomi dan upaya-upaya untuk mengatasinya pada beberapa era pemerintahanPerkembangan pendidikan sejak masa awal kemeredekaan hingga masa ReformasiPerkembangan budaya pada beberapa era pemerintahan

77Ilmu Pengetahuan SosialPrawacanaPada tema sebelumnya, kamu sudah belajar tentang potensi lokasi, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, dan potensi budaya yang dimiliki oleh negara kita. Kamu juga sudah belajar tentang berbagai upaya SHPDQIDDWDQSRWHQVLSRWHQVLLWXDJDUQHJDUDNLWDPHQMDGLQHJDUDPDMXUpaya-upaya yang dilakukan dalam rangka memajukan negara telah membawa perkembangan pesat pada berbagai bidang kehidupan di Indonesia, seperti bidang kependudukan, politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Seperti apakah perkembangan yang terjadi pada bidang-bidang tersebut? Pada tema ini, kamu mempelajari perkembangan masyarakat Indonesia pada bidang kependudukan, politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya sebagai hasil dari upaya bangsa Indonesia untuk menjadi negara majuA. Perkembangan Kependudukan 1. Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Sejak KemerdekaanIndonesia telah melaksanakan beberapa kali sensus penduduk. Sejak Kemerdekaan, telah dilakukan enam kali sensus penduduk, yaitu sensus penduduk tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan terakhir tahun 2010. Sebelum Kemerdekaan, sebenarnya di Indonesia juga pernah dilakukan sensus, yaitu tahun 1920 dan 1930. Pada tahun 1920, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 34,3 juta jiwa dan tahun 1930 mencapai 60,7 juta. Berikut ini data hasil sensus penduduk di Indonesia.

78SMP/MTs Kelas IXTabel 2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk di IndonesiaTahun SensusJumlah Penduduk(juta)Laju Pertumbuhan (%)196197,12,151971119,22,131980147,52,321990179,31,972000209,61,452010237,561,49Dari data hasil sensus, diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dikatakan tinggi jika laju pertumbuhan penduduknya mencapai angka lebih dari 2% . Jika angka pertumbuhannya antara 1 dan 2 persen, laju pertumbuhan termasuk sedang. Jika angka pertumbuhan kurang dari satu persen, laju pertumbuhan termasuk rendah. Berdasarkan kriteria tersebut, pada sensus 2010, laju pertumbuhan penduduk Indonesia tergolong sedang. Sementara itu, negara-negara maju memiliki laju pertumbuhan penduduk yang rendah. Namun demikian, ada kecenderungan laju pertumbuhan penduduk Indonesia menurun yang berarti sedang menuju ciri kependudukan negara maju pada umumnya. Bagaimanakah laju pertumbuhan penduduk Indonesia jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk di negara-negara lain? Agar kamu menemukan jawaban, lakukanlah kegiatan berikut!1. Bagi kelas kalian menjadi beberapa kelompok dan tiap kelompok berjumlah 4-5 orang!Aktivitas Kelompok

79Ilmu Pengetahuan Sosial2. Amatilah Tabel 2.2.Tabel 2.2 Jumlah dan Angka Pertumbuhan Penduduk Sejumlah Negara di DuniaNoNama NegaraJumlah PendudukKelahiran per 1.000 PendudukKematian per 1.000 PendudukAngka Pertumbuhan Alami (Natural Increase)1China1.357,41270,52Amerika Serikat316,21380,53India1.276,52271,54Iran76,51951,45Prancis63,91390,46Filipina96,22151,57Australia23,11360,78Peru30,52051,59Jepang127,3810-0,210Mesir84,72561,911Jerman80,6811-0,212Inggris64,11390,413Libia6,52241,714Selandia Baru4,51470,715Malaysia29,81851,316Korea Selatan50,21050,417Rusia143,513130,018Vietnam89,7177119Kanada35,31170,420Belanda16,81080,221Italia59,8910-0,122Indonesia248,52661,53. Berdasarkan pengamatan, Kelompokkan negara-negara yang tertera pada Tabel 2.2 menjadi negara maju dan negara berkembang!

80SMP/MTs Kelas IXSetelah melakukan kegiatan di atas, kamu dapat mengetahui bahwa laju pertumbuhan penduduk bervariasi antara satu negara dan negara lainnya. Negara tertentu angka pertumbuhannya tergolong tinggi, sementara yang lainnya tergolong rendah. Bahkan, ada beberapa negara yang angka pertumbuhan SHQGXGXNQ\DQHJDWLIDWDXGLEDZDKQRO-LNDDQJNDSHUWXPEXKDQQ\DQHJDWLInegara tersebut penduduknya tidak bertambah malah berkurang jumlahnya. Adanya perbedaan laju pertumbuhan penduduk antara satu negara dan negara lainnya menyebabkan setiap negara menerapkan kebijakan yang berbeda untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Sejumlah negara yang ODMXSHUWXPEXKDQQ\DWHUODOXNHFLODWDXEDKNDQQHJDWLIEHUXSD\DPHQDLNNDQDQJNDSHUWXPEXKDQSHQGXGXNQ\DPHODOXLVHMXPODKNHELMDNDQ\DQJEHUVLIDWpro-natalis. Kebijakan pro-natalis mendukung penduduknya untuk memiliki jumlah anak yang banyak. Contoh negara tersebut adalah Kuwait, Jepang, $UJHQWLQD%UD]LO5XVLD3UDQFLV-HUPDQ,VUDHOGDQEHEHUDSDQHJDUDODLQQ\DPada sisi lain, sejumlah negara berupaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduknya karena jumlahnya terlalu besar dan membebani perekonomian negara. Negara-negara tersebut menerapkan kebijakan yang anti-natalis. Kebijakan tersebut berupaya mengendalikan jumlah penduduk dengan beragam program. Contoh negara yang menerapkan kebijakan ini adalah China dengan kebijakan satu anak2QH&KLOG3ROLF\ Negara lainnya yang menerapkan kebijakan tersebut adalah Indonesia, Nigeria, India, dan sejumlah negara lainnya.Program Keluarga Berencana (KB) mencerminkan kebijakan antinatalis di Indonesia. Program tersebut diharapkan mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Jika laju pertumbuhan terkendali, diharapkan kualitas penduduknya akan makin baik. Negara juga tidak terlalu dibebani karena harus PHQ\HGLDNDQODSDQJDQNHUMDGDQIDVLOLWDVKLGXS\DQJVDQJDWEDQ\DN'HQJDQcara demikian, Indonesia diharapkan dapat lebih cepat menjadi negara maju. Bandingkan laju pertumbuhan penduduk Indonesia dengan negara-negara lain. Diskusikan apakah Indonesia termasuk negara yang mengalami pertumbuhan penduduk tinggi, rendah, atau sedang. 4. Buatlah kesimpulan dari hasil diskusi. 5. Presentasikan hasil kerja kelompokmu di depan kelas.

81Ilmu Pengetahuan Sosial2. Dampak Pertumbuhan PendudukPertumbuhan penduduk membawa akibat pada berbagai aspek kehidupan manusia. Pada gilirannya, pertumbuhan penduduk akan berpengaruh pada SHPDQIDDWDQDVSHNELR¿VLNDWDXVXPEHUGD\DDODP2OHKNDUHQDLWXPDQXVLDperlu melakukan upaya agar laju pertumbuhan penduduknya terkendali.a. Dampak Positif6HFDUD XPXP SHUWXPEXKDQ SHQGXGXN PHPEDZD GDPSDN SRVLWLI GDQQHJDWLIEDJLPDQXVLD%HEHUDSDGDPSDNSRVLWLISHUWXPEXKDQSHQGXGXNDQWDUDlain sebagai berikut.1. Tersedianya tenaga kerja untuk meningkatkan produksi dalam memenuhi kebutuhan yang terus meningkat.2. Bertambahnya kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan sehingga berkembang jumlah dan jenis usaha lokal. 3. Meningkatnya investasi atau penanaman modal karena makin banyak kebutuhan manusia. 4. Meningkatnya inovasi karena penduduk dipaksa untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya, agar produktivitas lahan pertaniannya meningkat, manusia mengembangkan pupuk dan benih unggul untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat. b. Dampak Negatif'L VDPSLQJ GDPSDN SRVLWLI SHUWXPEXKDQ SHQGXGXN \DQJ WLQJJL MXJDEHUSRWHQVLPHQLPEXONDQGDPSDNQHJDWLIWHUXWDPDMLNDWLGDNGLLPEDQJLGHQJDQkualitas penduduk dan ketersediaan sarana prasarana hidup serta lapangan pekerjaan. Beberapa dampak tersebut antara lain sebagai berikut.1). Meningkatnya Angka Pengangguran Angka pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menimbulkan masalah pengangguran. Sebagian tenaga kerja tidak terserap oleh lapangan kerja yang ada karena kecepatan pertumbuhan lapangan kerja baru kalah oleh kecepatan pertumbuhan penduduknya.

82SMP/MTs Kelas IX2). Meningkatnya Angka KriminalBanyaknya tenaga kerja yang menganggur atau belum mendapatkan pekerjaan sangat rentan terhadap perilaku kejahatan atau kriminal. Desakan kebutuhan dapat memaksa sebagian penduduk untuk melakukan tindak kejahatan. 3). Meningkatnya Angka KemiskinanPertumbuhan penduduk yang tinggi berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan sumber daya, khususnya sumber daya alam. Jika penduduk bertambah, harus disediakan lahan baru untuk memenuhi kebutuhan pangan/makanan dan rumah untuk tinggal. Diperlukan lowongan pekerjaan baru bagi mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Jika tidak terpenuhi, akan muncul masalah kemiskinan. 4). Berkurangnya Lahan untuk Pertanian dan PermukimanBertambahnya penduduk di suatu wilayah tentu membutuhkan lahan pertanian dan permukiman baru. Setiap penduduk yang lahir memerlukan rumah untuk tinggal dan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan akan makanan. Makin banyak yang lahir, makin banyak lahan pertanian dan permukiman baru yang harus disediakan. Pada gilirannya, lahan pertanian yang ada akan berkurang karena dipakai untuk permukiman. Sumber: http://lampionmerah.les.wordpress.comGambar 2.1 Permukiman di sekitar lahan pertanian yang subur.

83Ilmu Pengetahuan Sosial5). Makin Banyaknya Limbah dan PolusiKegiatan penduduk, baik kegiatan di rumah, kegiatan perdagangan, atau industri pasti menghasilkan sampah atau limbah. Makin banyak penduduk, makin banyak limbah yang dihasilkan. Pada gilirannya, sampah atau limbah akan berdampak buruk pula bagi manusia. Sumber: http://shesaride.les.wordpress.comGambar 2.2 Sampah dari berbagai aktivitas penduduk6). Ketersediaan Pangan Makin Berkurang Permukiman, industri, perdagangan, dan aktivitas manusia lainnya terus EHUNHPEDQJ\DQJDNKLUQ\DPHQJXEDKIXQJVLODKDQSHUWDQLDQPHQMDGLQRQpertanian. Akibatnya, produksi pertanian berkurang dan terus berkurang. Ini berarti ketersediaan pangan juga akan makin berkurang dan terpaksa harus mendatangkannya dari daerah atau negara lainnya. Laju penurunan produksi GDSDWGLNHQGDOLNDQMLNDSHQGXGXNPHODNXNDQLQWHQVL¿NDVLSHUWDQLDQVHKLQJJDproduktivitas lahan meningkat. 7). Kesehatan Masyarakat Makin Menurun Pertumbuhan penduduk yang tinggi, khususnya di daerah perkotaan, akan membuat harga lahan makin mahal. Akibatnnya, sebagian penduduk tidak mampu membeli lahan dengan luas yang cukup memadai untuk permukiman. Permukiman menjadi sangat padat sehingga tidak sehat. Apalagi jika sanitasinya buruk, tentu keadaan itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit.

84SMP/MTs Kelas IX8). Berkembangnya Permukiman Tidak Layak Huni Lahan yang makin terbatas akibat tingginya laju pertumbuhan penduduk, terutama di daerah perkotaan, mendorong naiknya harga lahan sehingga sulit dijangkau oleh sebagian penduduk. Akibatnya, sebagian penduduk terpaksa tinggal di daerah yang kurang layak dengan membangun rumah seadanya. Biasanya, mereka membangun rumah di tepi sungai, sepanjang rel kereta api, DWDXSDGDODKDQODKDQNRVRQJPLOLNSHPHULQWDK\DQJEHOXPGLPDQIDDWNDQDaerah tersebut dikenal sebagai daerah kumuh (slum area). Sumber: http://img.okeinfo.netGambar 2.3 Kondisi Daerah Kumuh di Perkotaan.Kalian telah mengkaji berbagai akibat laju pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, lakukanlah aktivitas berikut ini. 1. Buatlah kelompok dengan anggota 4-5 orang.2. 6HWLDS NHORPSRN PHQHOXVXUL LQIRUPDVL WHQWDQJ ODMX SHUWXPEXKDQpenduduk di wilayah tempat kalian tinggal. Skala wilayah dapat berupa desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, atau provinsi.3. +LWXQJODMXSHUWXPEXKDQSHQGXGXNDODPLQ\DLQJDWNHPEDOLPDWHULkelas 8). Sekadar mengingatkan, laju pertumbuhan penduduk alami dihitung dengan mengurangi angka kelahiran dengan angka kematian (Pertumbuhan Penduduk (P) = Lahir (L) - Mati (M)) Aktivitas Kelompok

85Ilmu Pengetahuan Sosial3. Upaya Indonesia untuk Mengendalikan Laju Pertumbuhan PendudukUpaya yang terkait dengan pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Indonesia di antaranya diselenggarakan melalui program Keluarga Berencana (KB). Program KB mulai digalakkan pada tahun 1970-an. Pada awalnya, program tersebut banyak ditentang masyarakat karena masih ada anggapan EDQ\DN DQDN EDQ\DN UH]HNL 1DPXQ NHUMD NHUDV VHPXD SLKDN DNKLUQ\Dmembuahkan hasil karena angka pertumbuhan penduduk mulai berkurang sejak program tersebut digulirkan. Tingkat kelahiran yang pada tahun 1970-an mencapai 5,6, pada tahun 2013 turun menjadi 2,6. Tujuan dari program KB tidak hanya sekadar mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga memperbaiki kesejahteraan ibu, anak dan keluarga, mengurangi angka NHODKLUDQVHUWDPHQDLNNDQWDUDIKLGXSUDN\DWGDQEDQJVDSumber: http://1.bp.blogspot.comGambar 2.4 Keluarga Berencana berupaya mengendalikan pertumbuhan pendudukSelain melalui program KB, pemerintah juga berupaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan pendidikan. Pendidikan diyakini akan mengubah cara pandang tentang jumlah anak dan melakukan perencanaan keluarga yang baik. Pendidikan juga dapat menunda usia pernikahan sehingga mengurangi kemungkinan untuk memiliki banyak anak.4. Lakukan analisis mengapa daerah tersebut mengalami laju pertumbuhan penduduk seperti yang telah kalian hitung.5. Apa akibat yang ditimbulkan oleh laju pertumbuhan penduduk WHUKDGDSNHDGDDQOLQJNXQJDQ¿VLNPDXSXQVRVLDOHNRQRPLSHQGXGXNdi wilayah tersebut.6. Buatlah laporan tertulis dan presentasikan hasilnya di depan kelas.

86SMP/MTs Kelas IXLaju pertumbuhan penduduk juga dikendalikan melalui pemberdayaan generasi muda. Generasi muda yang terdidik dan bekerja akan mengurangi kemungkinan memiliki anak dalam jumlah banyak. Mereka akan berpikir rasional dalam menentukan jumlah anak sehingga perannya dalam masyarakat tidak terkendala oleh banyaknya anak. Sumber: feb.ub.ac.idGambar 2.5 Pendidikan bagi wanita sangat penting dalam kaitannya dengan pengendalian laju pertumbuhan penduduk.Upaya lainnya yang dapat mengendalikan laju pertumbuhan penduduk adalah dengan meningkatkan peran pemuda dalam berbagai aktivitas seperti olahraga, seni, dan budaya. Berbagai aktivitas tersebut akan menunda usia menikah karena kesibukan mereka.4. Mobilitas Penduduk di Indonesia Dalam perkembangnnya, masyarakat Indonesia melakukan perpindahan DWDXPRELOLWDVSHQGXGXNGDULVDWXWHPSDWNHWHPSDWODLQQ\D6HFDUDJHRJUD¿Vperpindahan tersebut dapat berupa perpindahan dari desa kota, antarprovinsi, antar-pulau, dan bahkan perpindahan ke negara lainnya. Perpindahan penduduk Indonesia ke negara lain masih sangat kecil dibandingkan dengan tipe migrasi lainnya.

87Ilmu Pengetahuan Sosiala. UrbanisasiUrbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Istilah urbanisasi sebenarnya juga menjelaskan proses berubahnya ciri-ciri atau suasana suatu desa menjadi ciri atau suasana suatu kota. Urbanisasi di Indonesia sangat jelas terjadi di Pulau Jawa yang daerah perkotaannya banyak berkembang. Banyak penduduk desa yang kemudian memutuskan untuk tinggal di kota, baik untuk menetap atau sementara. Akibatnya, kota-kota di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, menjadi sangat padat penduduknya.Sumber: http://beritadaerah.co.id Gambar 2.6 Keadaan di salah satu kota di Indonesia (Kota Jakarta) yang sangat padat penduduknya.Berpindahnya penduduk di Indonesia, terutama setelah kemerdekaan, GLGDVDUL ROHKVHMXPODK IDNWRU SHQ\HEDE )DNWRU SHQ\HEDE WHUVHEXW GDSDWGLEHGDNDQ PHQMDGL IDNWRU SHQGRURQJ GDQ IDNWRU SHQDULN $GDSXQ IDNWRUpendorong berpindahnya penduduk ke kota, di antaranya adalah seperti berikut.1. Rendahnya penghasilan atau upah di desa sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup. 2. Makin terbatasnya pemilikan lahan pertanian akibat makin besarnya jumlah penduduk di desa.

88SMP/MTs Kelas IX3. Terbatasnya lapangan kerja di desa.4. Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan di desa.5. Terbatasnya sarana hiburan di desa.6. Adanya bencana alam di desa, misalnya kekeringan, banjir, longsor dan lain-lain.6HPHQWDUDLWXIDNWRUSHQDULNSHQGXGXNXQWXNSLQGDKNHNRWDGLDQWDUDQ\Dadalah seperti berikut. 1. Upah di kota yang lebih tinggi dibandingkan dengan di desa.2. Jumlah dan peluang pekerjaan di kota yang lebih banyak dan bervariasi3. Sarana dan prasarana pendidikan yang lebih memadai4. Sarana dan prasarana hiburan yang lebih memadaib. TransmigrasiTransmigrasi adalah perpindahan penduduk antarprovinsi di Indonesia. Tujuannya menyebarkan penduduk yang padat, dalam hal ini Pulau Jawa dan Bali, ke daerah yang masih jarang penduduknya. Transmigrasi telah GLODNVDQDNDQVHMDN]DPDQSHQMDKDQ%HODQGD\DQJNHPXGLDQGLWHUXVNDQSDGDmasa penjajahan Jepang dan setelah Indonesia merdeka. Pada masa penjajahan Belanda, transmigrasi dilaksanakan pertama kali pada tahun 1905. Pada saat itu, sebanyak 155 keluarga dari Karesidenan Kedu meliputi daerah Karanganyar (Kebumen), Kebumen, dan Purworejo Jawa Tengah berhasil dipindahkan ke Gedongtatan, Provinsi Lampung. Jumlah penduduk yang dipindahkan mencapai 4.800 jiwa. Pada saat itu, transmigrasi dilaksanakan dengan pertimbangan: pertama, melaksanakan politik etis atau balas budi dengan mengurangi jumlah penduduk Jawa dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang masih rendah; kedua, adanya kebutuhan tenaga kerja untuk perkebunan di luar Jawa milik Belanda dan swasta. Transmigrasi pada masa pemerintahan Belanda juga terjadi pada tahun 1911 memindahkan ke daerah yang dinamai Wonosobo di sekitar Sukadana Lampung. Pelaksanaan berikutnya terjadi sampai 1929, kemudian tahun 1930 ke Palembang, Bengkulu, Jambi, Sumatra Utara, serta Kalimantan.Zaman Jepang Pada masa pendudukan Jepang, dilaksanakan transmigrasi dari Jawa ke Lampung. Jumlah keluarga yang diberangkatkan mencapai 1.867 keluarga atau 7.399 jiwa. Pada masa Jepang, pelaksanaan transmigrasi dimaksudkan untuk mobilisasi tenaga kerja ke perkebunan di luar Jawa atau disebut Romusha. Selain itu, mereka juga dipekerjakan di proyek pertahanan Jepang, baik di dalam maupun di luar negeri.

89Ilmu Pengetahuan SosialZaman KemerdekaanPada masa setelah Kemerdekaan, pemerintah melakukan transmigrasi melalui beberapa periodesasi, yaitu 1945-1950, 1950-1968, 1969-1974, 1974-1979, 1979-1984, 1984-1989, 1989-1994, 1994-1999, 1999-2000, 2001-2003, 2004-sekarang. Daerah tujuannya makin luas tidak hanya ke Lampung, tetapi juga ke berbagai wilayah di Indonesia, seperti Sumatra Utara, Riau, Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat. (lihat Gambar 2.7)(a)(b)Sumber: BakosurtanalGambar 2.7 Daerah Asal dan Daerah Tujuan Transmigrasi di Indonesia: (a) Periode 1969-1974; (b) Periode 1994-1999

90SMP/MTs Kelas IXB. Perkembangan Politik6HMDNPDVD.HPHUGHNDDQKLQJJDDZDO5HIRUPDVLWDKXQ NHDGDDQpolitik di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan. Misalnya, Indonesia pernah menerapkan sistem demokrasi liberal, kemudian sistem itu diubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Perubahan-perubahan tersebut tentu saja membawa pengaruh terhadap perkembangan politik di Indonesia. Supaya kamu mengetahui perkembangan politik di Indonesia sejak awal Kemerdekaan KLQJJDPDVD5HIRUPDVLPDULSHODMDULXUDLDQEHULNXWLQL1. Perkembangan Politik pada Awal KemerdekaanPada awal Kemerdekaan, situasi politik Indonesia masih mencari EHQWXNQ\D+DOLQLGLWDQGDLGHQJDQEHUEDJDLSHUXEDKDQ\DQJWHUMDGLSDGDPDVDitu. Bagaimanakah perkembangan politik Indonesia pada awal Kemerdekaan? Untuk memahaminya, kerjakan aktivitas kelompok berikut!Perhatikanlah peta daerah asal dan daerah tujuan program transmigrasi di Indonesia. Selanjutnya, lakukan aktivitas berikut.1. Tulislah daerah tujuan transmigrasi di Indonesia. 2. &DULODK LQIRUPDVL WHQWDQJ IDNWRU SHQGRURQJ PRELOLWDV SHQGXGXNmelalui program transmigrasi.3. &DULODKLQIRUPDVLWHQWDQJNHQGDODSURJUDPWUDQVPLJUDVLGL,QGRQHVLDAktivitas Kelompok1. Bentuk kelompok kecil yang anggotanya terdiri atas 3-4 orang!2. Carilah di internet atau membaca buku di perpustakaan terkait materi tentang perkembangan politik di Indonesia pada awal Kemerdekaan!3. Lengkapilah kolom berikut sesuai dengan materi yang kamu peroleh!Aktivitas Kelompok

91Ilmu Pengetahuan SosialApakah kamu sudah selesai mengerjakan aktivitas kelompok? Jika sudah, kamu dapat mengetahui perkembangan politik Indonesia pada awal Kemerdekaan yang meliputi hal-hal berikut ini. a. Pembentukan Struktur Pemerintahan yang LengkapSaat Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki struktur pemerintahan yang lengkap karena Indonesia belum menentukan kepala pemerintahan dan belum menetapkan sistem administrasi wilayah yang jelas. Oleh karena itu, setelah Proklamasi Kemerdekaan, bangsa Indonesia segera membentuk kelengkapan pemerintahan, yaitu sebagai berikut.1). Pengesahan UUD 1945UUD 1945 ditetapkan dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan ditetapkannya UUD 1945 pada rapat tersebut, Indonesia memiliki landasan dalam melaksanakan kehidupan bernegara.2). Pemilihan Presiden dan Wakil PresidenPada rapat yang sama, dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. 'DODPSHPLOLKDQWHUVHEXW,U6RHNDUQRGDQ'UV0+DWWDWHUSLOLKVHEDJDLpresiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. NoAspek PerkembanganDeskripsi Perkembangan1Pembentukan struktur pemerintahan 2Perubahan bentuk negara menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS)3Perubahan bentuk negara kembali menjadi negara kesatuan 4. Tulis hari/tanggal dan identitas (nama, nomor dan kelas)!5. Presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas!

92SMP/MTs Kelas IX3). Pembagian Wilayah Indonesia Pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diselenggarakan pada tanggal 19 Agustus 1945, diputuskan pembagian ZLOD\DK,QGRQHVLDPHQMDGLGHODSDQSURYLQVLGLVHOXUXKEHNDVMDMDKDQ+LQGLDBelanda. Kedelapan provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Borneo (Kalimantan), Maluku, Sulawesi, Sunda Kecil (Nusatenggara), Sumatra, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta.4). Pembentukan KementerianSetelah pembagian wilayah Indonesia, rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dilanjutkan untuk membentuk kementerian. Dalam rapat ini, diputuskan pembentukan kementerian-kementerian, di antaranya adalah sebagai berikut. a). Departemen Dalam Negeri b). Departemen Luar Negeri c). Departemen Kehakimand). Departemen Keuangane). Departemen KemakmuranI Departemen Kesehatang). Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaanh). Departemen Sosiali). Departemen Pertahananj). Departemen Perhubungank). Departemen Pekerjaan Umum5). Pembentukan Komite Nasional IndonesiaPada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI kembali menyelenggarakan rapat pembentukan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Tugas dan wewenang .1,3DGDODKPHQMDODQNDQIXQJVLSHQJDZDVDQGDQEHUKDNLNXWVHUWDGDODPPHQHWDSNDQ*DULVJDULV%HVDU+DOXDQ1HJDUD*%+1 6). Membentuk Kekuatan Pertahanan dan Keamanan Pada tanggal 23 Agustus, Presiden Soekarno mengesahkan Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Selanjutnya, pada tanggal 5 Oktober, dibentuk tentara nasional yang disebut dengan TKR (Tentara Keamanan Rakyat).

93Ilmu Pengetahuan Sosialb. Perubahan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS)Sejak merdeka, pemerintah Indonesia berupaya menjalankan pemerintahan sesuai dengan UUD 1945. Namun kenyataannya, hal-hal yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana mestinya.+DO LQL GLVHEDENDQ ROHK SHUXEDKDQSHUXEDKDQ VLWXDVL SROLWLN GL ,QGRQHVLD6LWXDVLSROLWLNWHUVHEXWGLDQWDUDQ\DDGDODKDGDQ\DSHUVHWXMXDQ.RQIHUHQVLMeja Bundar (KMB).3DGD$JXVWXV±1RYHPEHU.RQIHUHQVL0HMD%XQGDU.0% GLVHOHQJJDUDNDQGL'HQ +DDJ %HODQGD 'DODP NRQIHUHQVL LQLBelanda mengakui RIS (Republik Indonesia Serikat) sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan Belanda terhadap RIS memberikan keuntungan bagi ,QGRQHVLDNDUHQD%HODQGDPHQJDNXLVHFDUDIRUPDONHGDXODWDQSHQXKQHJDUD,QGRQHVLDGLEHNDVZLOD\DK+LQGLD%HODQGDMeskipun membawa keuntungan, pengakuan ini juga membawa dampak QHJDWLI5HSXEOLN,QGRQHVLD\DQJVHPXODEHUEHQWXNQHJDUDNHVDWXDQKDUXVberubah menjadi negara serikat. Akibatnya, Republik Indonesia hanya menjadi salah satu negara bagian saja dari RIS. Adapun wilayah RIS seperti berikut.1). Negara Bagian Negara bagian meliputi Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatra, Negara Sumatra Timur, dan Republik Indonesia.2). Satuan-Satuan KenegaraanSatuan kenegaraan meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Bangka, Belitung, Riau, dan Jawa Tengah3). Daerah SwaprajaDaerah Swapraja meliputi Kota Waringin, Sabang, dan Padang.

94SMP/MTs Kelas IXSumber: Dokumen KemdikbudGambar 2.8 Peta Wilayah Republik Indonesia SerikatPerubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat mengharuskan adanya penggantian UUD (Undang-Undang Dasar). Oleh karena itu, disusunlah naskah UUD Republik Indonesia Serikat yang diberi nama Konstitusi RIS. Selama berlakunya Konstitusi RIS 1949, UUD 1945 tetap berlaku, tetapi hanya untuk negara bagian Republik Indonesia.c. Indonesia Kembali Menjadi Negara Kesatuan Keadaan Republik Indonesia yang hanya merupakan salah satu negara bagian di dalam RIS secara tidak langsung telah memperlemah posisi dan NHGXGXNDQ 5HSXEOLN ,QGRQHVLD +DO LQLODK \DQJ GLKDUDSNDQ ROHK %HODQGDkarena negara-negara bagian bentukan Belanda tentu lebih memberikan dukungan kepada Belanda sebagai pembentuknya daripada kepada Pemerintah Republik Indonesia.Dalam perkembangannya, rencana Belanda untuk tetap menanamkan pengaruhnya di Indonesia melalui pembentukan RIS justru mengalami NHJDJDODQ+DOLQLGLVHEDENDQVHMDN3URNODPDVL.HPHUGHNDDQVHEHQDUQ\Drakyat Indonesia menghendaki bentuk negara kesatuan. Terbentuknya RIS benar-benar dianggap tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945. Pemerintahan RIS dinilai sebagai bentuk warisan penjajah yang dimaksudkan untuk dapat mempertahankan kekuasaannya di Indonesia.Tidak sampai 1 tahun setelah pembentukan RIS, muncul berbagai pergerakan di negara-negara bagian. Negara-negara ini hendak bergabung dengan RI untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada awal bulan Mei 1950, terjadi penggabungan negara-negara bagian dalam negara RIS sehingga hanya tinggal tiga negara bagian, yaitu negara Republik

95Ilmu Pengetahuan SosialIndonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatra Timur. Perkembangan berikutnya adalah munculnya kesepakatan antara RIS yang mewakili Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur dengan Republik Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Piagam Persetujuan tanggal 19 Mei 1950. Untuk mengubah negara serikat menjadi negara kesatuan, diperlukan suatu UUD Negara Kesatuan. Oleh karena itu, dibentuklah UUDS 1950 (Undang-Undang Dasar Sementara) sebagai pengganti Konstitusi RIS. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS resmi dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 2. Perkembangan Politik pada Masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi TerpimpinPada masa masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, keadaan politik di Indonesia juga mengalami banyak perubahan. Keadaan tersebut dapat diketahui dari dinamika politik yang terjadi. Misalnya, pergantian kabinet yang terjadi dalam waktu singkat dan diterbitkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Untuk mengetahui perkembangan politik di Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, kerjakan aktivitas kelompok berikut ini!1. Bentuk kelompok kecil yang anggotanya terdiri atau 3–4 orang!2. Carilah di internet atau membaca buku di perpustakaan terkait materi tentang perkembangan politik di Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin!3. Lengkapilah kolom berikut sesuai dengan materi yang kalian peroleh!NoAspek PerkembanganDeskrepsi Perkembangan1Pergantian Kabinet pada masa Demokrasi Liberal2Pemilu 1955Aktivitas Kelompok

96SMP/MTs Kelas IXApakah kamu sudah selesai mengerjakan aktivitas kelompok? Jika sudah, kamu dapat mengetahui perkembangan politik Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin yang meliputi hal-hal berikut ini.a. Keadaan Politik pada Masa Demokrasi LiberalSetelah kembali menjadi negara kesatuan, Indonesia menganut sistem Demokrasi Liberal (1950–1959) dengan pemerintahan parlementer. Dalam sistem ini, pemerintahan dipimpin perdana menteri. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara.Sistem politik pada masa Demokrasi Liberal mendorong berkembangnya partai-partai politik karena sistem Demokrasi Liberal menganut sistem multipartai. Adanya banyak partai politik yang ikut berkiprah dalam pemerintahan di Indonesia menyebabkan munculnya persaingan antarpartai. Partai-partai terkuat saling mengambil alih kekuasaan yang mengakibatkan seringnya terjadi pergantian kabinet. Pada masa Demokrasi Liberal ini, terjadi tujuh kali pergantian kabinet. Rata-rata masa kepemimpinan kabinet hanya berumur satu tahun. Kabinet-kabinet tersebut adalah sebagai berikut. 1). Kabinet Natsir (September 1950–Maret 1951).2). Kabinet Sukiman (April 1951–Februari 1952).3). Kabinet Wilopo (April 1952–Juni 1953).4). Kabinet Ali Sastroamidjojo I ( Juli 1953–Juli 1955).5). .DELQHW%XUKDQXGGLQ+DUDKDS$JXVWXV±0DUHW 6). Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1956–Maret 1957).7). Kabinet Djuanda (Maret 1957–Juli 1959)3Dekrit Presiden 5 Juli 19594. Tulis hari/tanggal dan identitas (nama, nomor dan kelas)!5. Presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas!

97Ilmu Pengetahuan SosialMeskipun terjadi banyak pergantian kabinet, pemerintah pada masa Demokrasi Liberal berhasil menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) untuk pertama kali di Indonesia. Pemilu pertama ini dilaksanakan pada tahun 1955. Persiapan pelaksanaan pemilu dilakukan sejak masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Pada masa kabinet ini, dibentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah pada tanggal 31 Mei 1954. Panitia ini kemudian mengumumkan pelaksanaan pemilu untuk DPR, yaitu pada tanggal 29 September 1955. Adapun pemilu untuk memilih anggota konstituante akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955. Namun, Kabinet Ali Sastroamidjojo I tidak bisa melaksanakan pemilu sebagaimana rencana. Kabinet ini jatuh dan mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 24 Juli 1955. 6HWHODK LWX .DELQHW %XUKDQXGGLQ +DUDKDS PHQJJDQWLNDQ .DELQHW$OL6DVWURDPLGMRMR,.DELQHW%XUKDQXGGLQ+DUDKDSWHWDSPHODQMXWNDQUHQFDQDpemilu yang telah dipersiapkan sebelumnya dan tidak mengubah tanggal pelaksanaannya. Adapun tahap-tahap dalam pelaksanaan pemilu tahun 1955 adalah sebagai berikut.1). Tanggal 29 September 1955Pada tanggal 29 September 1955, dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota-anggota DPR yang berjumlah 272 orang. Pemilu ini ternyata dimenangkan oleh empat partai politik, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Berikut ini komposisi anggota DPR hasil pemilu tahun 1955. a). Masyumi memperoleh 60 wakil/kursi.b). PNI memperoleh 58 wakil/kursi.c). NU memperoleh 47 wakil/kursi.d). PKI memperoleh 32 wakil/kursi.e). Partai-partai lain hanya memperoleh kursi masing-masing kurang dari 12. Anggota DPR hasil pemilu dilantik pada tanggal 20 Maret 1956.2). Tanggal 15 Desember 1955 Pada tanggal 15 Desember 1955, dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota dewan konstituante yang akan bertugas menyusun UUD yang tetap. Anggota dewan konstituante ditetapkan 520 orang. Anggota dewan ini dilantik pada tanggal 10 November 1956. Berikut ini adalah komposisi anggota Dewan Konstituante.

98SMP/MTs Kelas IXa). PNI memperoleh 119 kursi.b). Masyumi memperoleh 112 kursi.c). NU memperoleh 91 kursi. d). PKI memperoleh 80 kursi.e). Partai lainnya memperebutkan 118 kursi.Pelaksanaan pemilu tahun 1955 berjalan lancar. pemilu ini dianggap sebagai pemilu yang paling demokratis dibandingkan dengan pemilu-pemilu tahun sesudahnya karena pada pemilu pertama ini, rakyat benar-benar bebas memilih sesuai pilihannya tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun.b. Keadaan Politik pada Masa Demokrasi TerpimpinPergantian kabinet dalam waktu singkat menjadikan keadaan politik menjadi tidak stabil dan membahayakan bagi kelangsungan pemerintahan Republik Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, muncul gagasan melaksanakan model pemerintahan Demokrasi Terpimpin dengan cara kembali kepada UUD 1945.Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Adapun isi dari Dekrit Presiden tersebut adalah dibubarkannya Konstituante, berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950; dibentuknya MPRS dan DPAS.Berlakunya kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diterima baik oleh rakyat Indonesia, bahkan DPR menyatakan diri bersedia untuk bekerja atas dasar UUD 1945. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, berakhirlah Demokrasi Liberal dan digantikan dengan Demokrasi Terpimpin. Demikian pula mulai saat itu, sistem Kabinet Parlementer ditinggalkan dan diganti menjadi Kabinet Presidensial. Pemerintahan Demokrasi Terpimpin bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil pada masa Demokrasi Liberal berdasarkan UUD 1945. Namun pada perkembangannya, pada masa Demokrasi Terpimpin, justru terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap UUD 1945 dan pemerintah cenderung menjadi sentralistik karena terpusat pada Presiden saja. Kondisi tersebut menjadikan posisi Presiden sangat kuat dan berkuasa. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap UUD 1945 pada masa Demokrasi Terpimpin di antaranya adalah sebagai berikut.1). Prosedur pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) karena anggota MPRS diangkat oleh Presiden, seharusnya dipilih melalui pemilu.

99Ilmu Pengetahuan Sosial2). Prosedur pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), karena lembaga ini anggotanya ditunjuk oleh Presiden dan diketuai oleh Presiden. Padahal, tugas dari DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan memberi usulan kepada pemerintah.3). Prosedur pembentukan Dewan Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong (DPRGR), karena anggota DPRGR ditunjuk oleh Presiden dan DPR hasil pemilu 1955 justru dibubarkan oleh Presiden. Padahal, kedudukan DPR dan presiden adalah seimbang. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan Presiden.4). 3HQHWDSDQ0DQLIHVWR3ROLWLN5HSXEOLN,QGRQHVLDVHEDJDL*DULV*DULV%HVDU +DOXDQ 1HJDUD *%+1 6HKDUXVQ\D*%+1 GLVXVXQ GDQditetapkan oleh MPR.5). Pengangkatan presiden seumur hidup. 6). 3HQ\LPSDQJDQ 3ROLWLN /XDU 1HJHUL %HEDV$NWLI 3HQ\LPSDQJDQ LQLdilakukan dengan melaksanakan politik poros, yaitu dengan membentuk Poros Jakarta–Peking (Indonesia dan China), Poros Jakarta–Phnom 3HQK±+DQRL±3HNLQJ±3\RQJ\DQJ ,QGRQHVLD .DPERMD 9LHWQDP8WDUD &KLQD GDQ .RUHD 8WDUD +DO LQL EHUDUWL ,QGRQHVLD OHELKmemihak blok sosialis/komunis. Padahal, Indonesia merupakan salah satu negara anggota Gerakan Nonblok. Dengan demikian, politik luar QHJHUL,QGRQHVLDPHQMDGLWLGDNEHEDVGDQDNWLIODJLSistem pemerintahan pada masa Demokrasi Terpimpin memberi peluang PKI untuk memperkuat posisinya di segala bidang. Setelah posisinya kuat, PKI mengadakan pemberontakan yang dikenal dengan G30S/PKI. Pemberontakan ini berhasil digagalkan. Namun, sejak gagalnya G30S/PKI pada tahun 1965 sampai awal tahun 1966, pemerintah tidak segera melaksanakan penyelesaian SROLWLNWHUKDGDSWRNRKWRNRK*63.,+DOLQLPHQLPEXONDQNHWLGDNVDEDUDQrakyat karena bertentangan dengan rasa keadilan. Pada saat bersamaan, Indonesia menghadapi situasi ekonomi yang terus memburuk mengakibatkan harga-harga barang kebutuhan pokok melambung tinggi. Peristiwa G30S/PKI dan melambungnya harga-harga barang pokok memicu terjadinya demonstrasi dan kekacauan di berbagai tempat. Guna memulihkan keamanan negara, Presiden mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat itu dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

100SMP/MTs Kelas IX3. Perkembangan Politik pada Masa Orde BaruOrde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto yang menggantikan Presiden Soekarno di Indonesia. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Masa Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Dalam rentang waktu tersebut, politik di Indonesia mengalami berbagai perubahan. Agar kamu dapat mengetahui perkembangan politik di Indonesia pada masa Orde Baru, mari kerjakan aktivitas kelompok berikut ini!1. Bentuk kelompok kecil yang anggotanya terdiri atas 3-4 orang!2. Carilah di internet atau membaca buku di perpustakaan terkait materi tentang perkembangan politik di Indonesia pada Masa Orde Baru!3. Lengkapilah kolom berikut sesuai dengan materi yang kamu peroleh!NoAspek PerkembanganDeskripsi Perkembangan1Pembubaran PKI dan organisasi massanya2Penyederhanaan Partai Politik3Pemilihan Umum4Peran Ganda (Dwi Fungsi) ABRI4. Tulis hari/tanggal dan identitas (nama, nomor dan kelas)!5. Presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas!Aktivitas Kelompok

101Ilmu Pengetahuan SosialSetelah mengerjakan aktivitas kelompok di atas, kamu dapat mengetahui keadaan politik Indonesia pada masa Orde Baru yang meliputi hal-hal berikut ini.a. Penataan Stabilitas Politik dengan Membubarkan PKI dan Organisasi MassanyaBerdasarkan Surat Perintah Sebelas Maret, Letjen Soeharto mengambil beberapa tindakan untuk menjamin keamanan dan stabilitas pemerintahan. Pada tanggal 12 Maret 1966, ia mengeluarkan surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi PKI serta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung atau senada dengannya untuk beraktivitas di wilayah Indonesia. Keputusan ini kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden/Pangti ABRI/Mandataris MPRS No.1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966. Pada tanggal 18 Maret 1966, Letjen Soeharto mengamankan 15 orang menteri yang dinilai terlibat dalam G30S/PKI ,,,. Setelah itu, ia memperbaharui .DELQHW'ZLNRUD\DQJGLVHPSXUQDNDQGDQPHPEHUVLKNDQOHPEDJDOHJLVODWLItermasuk MPRS dan DPRGR dari orang-orang yang dianggap terlibat G-30-S.b. Penyederhanaan Partai PolitikPada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan SHQJJDEXQJDQIXVL SDUWDLSDUWDLSROLWLNPHQMDGLWLJDNHNXDWDQVRVLDOSROLWLNPenggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. Tiga kekuatan sosial politik itu adalah sebagai berikut. 1). Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI2). Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo3). Golongan Karya Penyederhanaan partai-partai politik ini dilakukan oleh pemerintah Orde Baru bertujuan untuk menciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. c. Pemilihan UmumSelama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan Pemilu. Pemilu 1997 merupakan pemilu terakhir masa pemerintahan Orde Baru.

102SMP/MTs Kelas IXd. Peran Ganda (Dwifungsi) ABRIPada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah memberikan peran JDQGDNHSDGD$%5,\DLWXSHUDQSHUWDKDQDQGDQNHDPDQDQ+DQNDP GDQperan dalam mengatur negara. Peran ganda ABRI dikenal dengan sebutan 'ZLIXQJVL$%5,'HQJDQSHUDQJDQGDLQL$%5,GLL]LQNDQXQWXNPHPHJDQJjabatan dalam pemerintahan, termasuk walikota, pemerintah provinsi, duta besar, dan jabatan lainnya. Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Orde %DUX'ZLIXQJVL$%5,PXODLGLKDSXVNDQ4. Perkembangan Politik pada masa ReformasiPada tahun 1998, masa pemerintahan Orde Baru berakhir ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Seiring dengan berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru, bangsa Indonesia PHPDVXNLPDVDNHSLPSLQDQ\DQJEDUX\DLWXPDVD5HIRUPDVL3HPHULQWDKSDGDPDVD5HIRUPDVLWHODKEHUXSD\DPHODNVDQDNDQEHUEDJDLpembenahan di bidang politik, antara lain sebagai berikut. a. 5HIRUPDVLGLELGDQJLGHRORJLQHJDUDGDQNRQVWLWXVLb. Pemberdayaan DPR, MPR, DPRD maksudnya agar lembaga perwakilan UDN\DW EHQDUEHQDU PHODNVDQDNDQ IXQJVL SHUZDNLODQQ\D VHEDJDL DVSHNkedaulatan rakyat dengan langkah sebagai berikut.1). Anggota DPR harus benar-benar dipilih dalam pemilu yang jurdil.2). Perlu diadakan perubahan tata tertib DPR yang menghambat kinerja DPR.3). Memberdayakan MPR.4). Perlu pemisahan jabatan ketua MPR DPR.c. 5HIRUPDVLOHPEDJDNHSUHVLGHQDQGDQNDELQHWPHOLSXWLKDOKDOEHULNXW1). Menghapus kewenangan khusus presiden yang berbentuk keputusan presiden dan instruksi presiden.2). 0HPEDWDVLSHQJJXQDDQKDNSUHURJDWLI3). Menyusun kode etik kepresidenan.d. Pembaharuan kehidupan politik, yaitu memberdayakan partai politik untuk menegakkan kedaulatan rakyat dengan mengembangkan sistem multipartai yang demokratis tanpa intervensi pemerintah.e. Penyelenggaraan pemilu.IBirokrasi sipil mengarah pada terciptanya institusi birokrasi yang netral GDQSURIHVLRQDO\DQJWLGDNPHPLKDN

103Ilmu Pengetahuan Sosialg. 0LOLWHUGDQGZLIXQJVL$%5,GLKDSXVNDQVHFDUDEHUWDKDSVHKLQJJD$%5,EHUNRQVHQWUDVLSDGDIXQJVLSHUWDKDQDQGDQNHDPDQDQ3DGDHUD5HIRUPDVLposisi ABRI dalam MPR jumlahnya sudah dikurangi dari 75 orang menjadi 38 orang. ABRI yang semula terdiri atas empat angkatan yang termasuk Polri, mulai tanggal 5 Mei 1999, Kepolisian RI memisahkan diri menjadi Kepolisian Negara RI. Istilah ABRI berubah menjadi TNI, yaitu angkatan darat, laut, dan udara.h. Sistem pemerintah daerah dengan sasaran memberdayakan otonomi daerah dengan asas desentralisasi.Pada tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung dan cara pemilihannya benar-benar berbeda dari pemilu sebelumnya. Pemilu tahun 2004 dibagi menjadi maksimal tiga tahap dan minimal dua tahap. Rinciannya adalah sebagai berikut.a. Tahap pertama: Pemilu legislatif 3HPLOX OHJLVODWLI DGDODK 3HPLOX XQWXN PHPLOLK SDUWDL SROLWLN GDQanggotanya untuk dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD. Tahap pertama ini telah dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004.b. Tahap kedua: Pemilu presiden putaran pertamaPemilu presiden putaran pertama untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden secara langsung. Tahap kedua ini telah dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004.c. Tahap ketiga: Pemilu presiden putaran keduaPemilu presiden putaran kedua adalah pemilu babak terakhir yang dilaksanakan hanya apabila pada tahap kedua belum ada pasangan calon presiden yang mendapatkan paling tidak 50% pada putaran pertama. Tahap ketiga ini telah dilaksanakan pada tanggal 20 September 2004.Pemilu presiden tahun 2004 diikuti oleh lima pasang calon presiden, yaitu :LUDQWR6RODKXGLQ:DKLG0HJDZDWL6RHNDUQRSXWUL+DV\LP0X]DGL$PLHQ5DLV 6LVZRQR <XGRKXVRGR 6RHVLOR %DPEDQJ <XGKR\RQR-XVXI .DOODGDQ+DP]DK+D]$JXP*XPHODU6HWHODKGXDSXWDUDQSHPLOLKDQSUHVLGHQSoesilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi Presiden yang ke-6 Indonesia dan dilantik pada 20 Oktober 2004.

104SMP/MTs Kelas IXPada tahun 2009, pemilu kembali diselenggarakan. Cara pelaksanaannya VDPDGHQJDQSHPLOXWDKXQ3HPLOXOHJLVODWLIGLLNXWLROHKSDUWDLSROLWLN3DGDSHPLOXOHJLVODWLILQL3DUWDL'HPRNUDWXQJJXOGHQJDQSHUROHKDQdari total suara. Selanjutnya, pada tanggal 8 Juli 2009, diselenggarakan pemilu presiden yang diikuti oleh tiga pasang calon presiden, yaitu: Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, dan 0XKDPPDG-XVXI.DOOD-Wiranto. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh 60,80% dari total suara. C. Perkembangan EkonomiSejak Proklamasi Kemerdekaan, perekonomian Indonesia terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Mulai dari masa awal Kemerdekaan, Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, sampai masa 5HIRUPDVL'DODPUHQWDQJZDNWXWHUVHEXWEHUEDJDLXSD\DWHODKGLODNXNDQhingga perekonomian Indonesia dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Supaya kamu dapat mengetahui perkembangan ekonomi Indonesia dari awal .HPHUGHNDDQKLQJJDPDVD5HIRUPDVLSHODMDULODKXUDLDQEHULNXWLQL1. Perkembangan Ekonomi pada Awal KemerdekaanPada awal Kemerdekaan, keadaan ekonomi bangsa Indonesia masih EHOXPVWDELO+DOLQLGLVHEDENDQROHKPDVDODKPDVDODKHNRQRPL\DQJWHUMDGLVDDWLWX0LVDOQ\DLQÀDVL\DQJWHUODOXWLQJJLKLSHULQÀDVL GDQEORNDGHODXWyang dilakukan Belanda. Bagaimana pengaruh masalah-masalah tersebut terhadap keadaan ekonomi Indonesia? Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi permasalahan tersebut? Mari menemukan jawaban melalui kegiatan kelompok ini!1. Bentuklah kelompok kecil dengan anggota 3–4 orang!2. Carilah di internet atau membaca buku di perpustakaan terkait materi perkembangan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan! Aktivitas Kelompok

105Ilmu Pengetahuan SosialSetelah mengerjakan aktivitas kelompok di atas, kamu dapat mengetahui beberapa masalah ekonomi yang memengaruhi keadaan ekonomi Indonesia pada awal Kemerdekaan beserta upaya-upaya mengatasinya. Untuk menambah wawasan tentang perkembangan ekonomi Indonesia pada awal Kemerdekaan, kamu dapat membaca uraian berikut.a. 3HUPDVDODKDQ,QÀDVLBeberapa bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan, bangsa Indonesia PHQJDODPLLQÀDVL\DQJWHUODOXWLQJJLKLSHULQÀDVL ,QÀDVLWHUMDGLNDUHQDPDWDuang Jepang beredar secara tak terkendali. Pada saat itu, pemerintah tidak dapat menyatakan mata uang Jepang tidak berlaku karena belum memiliki mata uang sendiri sebagai penggantinya. Kas Negara pun kosong, pajak dan bea masuk sangat kecil. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengambil kebijakan berlakunya mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah +LQGLD%HODQGDGDQPDWDXDQJSHQGXGXNDQ-HSDQJa. Blokade Laut Blokade laut yang dilakukan oleh Belanda dimulai pada bulan November 1945. Blokade ini menutup pintu keluar-masuk perdagangan Indonesia. Akibatnya, barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat diekspor, dan Indonesia tidak dapat memperoleh barang-barang impor yang sangat dibutuhkan. Tujuan Belanda melakukan blokade ini adalah untuk meruntuhkan perekonomian Indonesia. 3. Lengkapilah tabel berikut sesuai dengan materi yang kamu peroleh!Permasalahan PengaruhUpaya Mengatasi Permasalahan+LSHULQÀDVLBlokade laut4. Presentasikan hasil kerja kelompokmu di depan kelas.

106SMP/MTs Kelas IXDalam rangka menghadapi blokade laut ini, pemerintah melakukan berbagai upaya, di antaranya sebagai berikut.1). Melaksanakan Program Pinjaman Nasional Program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP). Pinjaman yang direncanakan sebanyak 1 miliar rupiah dan dibagi atas dua tahap. Pinjaman akan dibayar kembali selambat-lambatnya dalam waktu 40 tahun. Pada bulan Juli 1946, seluruh penduduk Jawa dan Madura diharuskan menyetorkan sejumlah uang kepada Bank Tabungan Pos dan rumah-rumah pegadaian. Pelaksanaan pinjaman ini dinilai sukses. Kesuksesan merupakan bukti dukungan rakyat terhadap negara. Tanpa dukungan dan kesadaran rakyat yang tinggi, dapat dipastikan negara akan mengalami kebangkrutan. 2). Melakukan Diplomasi ke India Pada tahun 1946, Indonesia membantu pemerintah India yang tengah menghadapi bahaya kelaparan dengan mengirimkan beras seberat 500.000 ton. Sebagai imbalannya, pemerintah India menjanjikan akan mengirimkan EDKDQSDNDLDQ\DQJVDQJDWGLEXWXKNDQROHKUDN\DW,QGRQHVLD6HODLQEHUVLIDWHNRQRPLV SHQJLULPDQ EDQWXDQ NH ,QGLD MXJD EHUVLIDW SROLWLV NDUHQD ,QGLDPHUXSDNDQQHJDUD$VLD\DQJSDOLQJDNWLIPHQGXNXQJSHUMXDQJDQGLSORPDWLNdalam rangka solidaritas negara-negara Asia. 3). Mengadakan Hubungan Dagang Langsung ke Luar NegeriUsaha mengadakan hubungan dagang ke luar negeri itu dirintis oleh %DQNLQJDQG7UDQGLQJ&RSHUDWLRQ (BTC), suatu badan perdagangan semi-pemerintah. BTC berhasil mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika Serikat. Dalam transaksi pertama, pihak Amerika Serikat bersedia membeli barang-barang ekspor seperti gula, teh, dan karet.Usaha lain untuk mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri juga dilakukan melalui Sumatra. Tujuan utamanya adalah Singapura dan Malaya. Usaha ini dilakukan dengan perahu layar dan kapal motor cepat. Pelaksanaan penembusan blokade dilakukan oleh angkatan laut Republik Indonesia dengan bantuan dari pemerintah daerah penghasil barang-barang ekspor. Melalui upaya ini, Indonesia berhasil menjual barang-barang ekspor dan memperoleh barang-barang impor yang dibutuhkan.

107Ilmu Pengetahuan Sosial2. Perkembangan Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi TerpimpinPada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, perekenomian Indonesia masih menghadapi berbagai masalah ekonomi, seperti beban ekonomi dan keuangan yang harus ditanggung oleh Indonesia sebagaimana \DQJGLVHSDNDWLGDODP.RQIHUHQVL0HMD%XQGDU.0% GH¿VLWNHXDQJDQVHUWDupaya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang tersendat-sendat. Bagaimanakah perkembangan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin? Agar kamu mengetahuinya, mari kerjakan aktivitas berikut ini!1. Bentuklah kelompok kecil dengan anggota 3–4 orang!2. Carilah di internet atau membaca buku di perpustakaan terkait materi perkembangan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin! 3. Lengkapilah tabel berikut sesuai dengan materi yang kamu peroleh!NoPermasalahanUpaya Mengatasi Permasalahan1Beban ekonomi dan keuangan sesuai kesepakatan KMB2'H¿VLWNHXDQJDQ3Upaya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang tersendat4. Presentasikan hasil kerja kelompokmu di depan kelas.Aktivitas Kelompok

108SMP/MTs Kelas IXSetelah mengerjakan kegiatan di atas, kamu dapat mengetahui bahwa pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, perekonomian Indonesia tengah menghadapi berbagai permasalahan, di antaranya adalah EHEDQHNRQRPLGDQNHXDQJDQVHVXDLNHVHSDNDWDQ.RQIHUHQVL0HMD%XQGDU(KMB). Beban tersebut berupa utang luar negeri dan utang dalam negeri.Tanggungan beban ekonomi dan keuangan sesuai kesepakatan KMB PHPEXDWGH¿VLWNHXDQJDQEHUWDPEDKKLQJJDPHQFDSDLPLOLDUUXSLDK'H¿VLWtersebut dapat dikurangi dengan pinjaman pemerintah. Jumlah yang didapat dari pinjaman wajib sebesar 1,6 miliar rupiah. Kemudian, Indonesia mendapat kredit dari Uni Indonesia-Belanda sebesar 200 juta rupiah. Selanjutnya, Indonesia juga mendapatkan kredit dari Exim Bank of Washington sejumlah 100 juta dolar AS yang sebagian digunakan untuk pembangunan prasarana HNRQRPLVHSHUWLSUR\HNSUR\HNSHQJDQJNXWDQDXWRPRWLISHPEDQJXQDQMDODQtelekomunikasi, kereta api, dan perhubungan udara. Dalam rangka memperbaiki keadaan ekonomi, pemerintah berupaya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Caranya dengan memberi bantuan kredit kepada pengusaha-pengusaha pribumi agar usahanya dapat berkembang maju dan perubahan struktur ekonomi akan WHUFDSDL1DPXQSDGDNHQ\DWDDQQ\DEDQWXDQNUHGLWLQLWLGDNHIHNWLIVHKLQJJDprogram pemerintah tidak berhasil dan justru menjadi salah satu sumber GH¿VLWMasalah perekonomian yang muncul ini pun akhirnya menimbulkan berbagai upaya untuk mengatasinya. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah sebagai berikut. a. Gunting SyafruddinKebijakan ini adalah pemotongan nilai uang (sanering). Caranya memotong semua uang yang bernilai Rp2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. .HELMDNDQLQLGLODNXNDQROHK0HQWHUL.HXDQJDQ6\DIUXGGLQ3UDZLUDQHJDUDpada masa pemerintahan RIS. Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret XQWXNPHQDQJJXODQJLGH¿VLWDQJJDUDQ0HODOXLNHELMDNDQLQLMXPODKuang yang beredar dapat dikurangi. b. Sistem Ekonomi Gerakan BentengSistem Ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Sistem Ekonomi Gerakan Benteng memiliki tujuan antara lain sebagai berikut.

109Ilmu Pengetahuan Sosial1. Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.2. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.3. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.*HUDNDQ%HQWHQJGLPXODLSDGDEXODQ$SULO+DVLOQ\DVHODPDWDKXQ(1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tetapi, tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik dan mengakibatkan beban keuangan pemerintah makin besar. Kegagalan Gerakan Banteng disebabkan oleh hal-hal berikut. 1). Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha nonpribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.2). Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung NRQVXPWLI3). Para pengusaha pribumi sangat bergantung pada pemerintah.4). Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.5). Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.6). Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.c. Nasionalisasi De Javasche BankPada akhir tahun 1951, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Awalnya, terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda. +DOLQLPHQJKDPEDWSHPHULQWDKGDODPPHQMDODQNDQNHELMDNDQHNRQRPLGDQmoneter. Tujuan nasionalisasi De Javasche Bank adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan d. Sistem Ekonomi Ali-BabaPada pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Agustus 1954-Agustus 1955), Menteri Perekonomian Mr. Iskaq Tjokroadisurjo memprakarsai sistem ekonomi yang dikenal dengan nama Sistem Ali-Baba. Sistem ini merupakan bentuk kerja sama ekonomi antara pengusaha pribumi yang diidentikkan

110SMP/MTs Kelas IXdengan Ali dan pengusaha nonpribumi (khususnya China) yang diidentikkan dengan Baba. Sistem ekonomi ini bertujuan mendorong tumbuh dan berkembangnya pengusaha-pengusaha swasta nasional pribumi.Dalam pelaksanaannya, sistem ekonomi Ali-Baba tidak berjalan VHEDJDLPDQD GLKDUDSNDQ +DO LQL GLVHEDENDQ SDUD SHQJXVDKD QRQSULEXPLlebih berpengalaman daripada pengusaha pribumi. Akibatnya, para pengusaha pribumi hanya dijadikan sebagai alat bagi para pengusaha nonpribumi untuk mendapatkan kredit dari pemerintah.e. Devaluasi Mata Uang RupiahDalam usaha memperbaiki kondisi ekonomi, pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi mata uang Rp1.000 dan Rp500 menjadi Rp100 dan Rp50. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah Rp25.000. Tujuan kebijakan devaluasi ini adalah untuk meningkatkan nilai rupiah dan rakyat kecil tidak dirugikan. Namun, kebijakan pemerintah ini ternyata tidak dapat mengatasi kemunduran ekonomi secara keseluruhan.f. Mengeluarkan Deklarasi EkonomiDeklarasi Ekonomi (Dekon) dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 1963. Pemerintah menganggap bahwa untuk menanggulangi kesulitan ekonomi, satu-satunya jalan adalah dengan sistem Ekonomi Terpimpin. Namun, dalam pelaksanaan Ekonomi Terpimpin, pemerintah lebih menonjolkan unsur WHUSLPSLQQ\D GDULSDGD XQVXU HNRQRPL H¿VLHQSektor ekonomi ditangani langsung oleh Presiden. Akibatnya, kegiatan ekonomi sangat bergantung pada pemerintah pusat dan kegiatan ekonomi pun mengalami penurunan. Meski berbagai upaya perbaikan ekonomi telah dilakukan, pendapatan perintah tetap menurun karena saat itu Indonesia tidak memiliki ekspor kecuali hasil perkebunan. Selain itu, adanya pemberontakan dan gerakan separatis di berbagai daerah di Indonesia dan tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan makin meningkat. 3. Perkembangan Ekonomi pada Masa Orde BaruPada masa Orde Baru, program ekonomi pemerintah lebih banyak tertuju kepada kepada upaya penyelamatan ekonomi nasional terutama upaya PHQJDWDVLLQÀDVLSHQ\HODPDWDQNHXDQJDQQHJDUDGDQSHQJDPDQDQNHEXWXKDQ

111Ilmu Pengetahuan Sosialpokok rakyat. Dalam melaksanakan program ekonomi, pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Program tersebut dapat terlaksana dan berhasil menjadikan ekonomi Indonesia berkembang pesat. Bagaimanakah perkembangan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru? Mari mencari jawaban dengan mengerjakan kegiatan berikut! Setelah mengerjakan aktivitas kelompok di atas, kamu dapat mengetahui upaya pemerintah memperbaiki keadaan ekonomi pada masa Orde Baru. Untuk menambah pengetahuan tentang perkembangan ekonomi Indonesia pada saat itu, kamu dapat membaca uraian berikut. 1. Bentuk kelompok kecil yang anggotanya terdiri atas 3-4 orang!2. Carilah di internet atau membaca buku di perpustakaan terkait materi tentang perkembangan ekonomi Indonesia pada Masa Orde Baru!3. Lengkapilah kolom berikut sesuai dengan materi yang kamu peroleh!NoProgram EkonomiHasil1Program Jangka Pendek2Program Jangka Panjang4. Tulis hari/tanggal dan identitas (nama, nomor dan kelas)!5. Presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas!Aktivitas Kelompok

112SMP/MTs Kelas IXa. Program Jangka PendekProgram jangka pendek dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Pada awal tahun WLQJNDW LQÀDVL PHQFDSDL 0DND SHPHULQWDK WLGDN GDSDWmelakukan pembangunan dengan segera, tetapi harus melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi terlebih dahulu. Stabilisasi yang dimaksud adalah SHQJHQGDOLDQLQÀDVLVXSD\DKDUJDKDUJDWLGDNPHORQMDNWHUXVVHFDUDFHSDW5HKDELOLWDVL \DQJ GLPDNVXG DGDODK UHKDELOLWDVL ¿VLN WHUKDGDS SUDVDUDQDprasarana dan alat-alat produksi yang banyak mengalami kerusakan. Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi yang dilakukan membuahkan hasil \DQJFXNXSEDLN7LQJNDWLQÀDVL\DQJVHPXODPHQFDSDLEHUKDVLOGLWHNDQmenjadi 120% pada tahun 1967. Keadaan ekonomi Indonesia terus membaik, hingga pada tahun 1969, pemerintah siap melaksanakan program jangka panjang. b. Program Jangka PanjangProgram jangka panjang yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru diwujudkan dengan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang (25 tahun). Pembangunan jangka panjang dilakukan secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan Lima Tahun).1). Pelita I (1 April 1969-1 Maret 1974)Sasaran yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pelita I lebih menitikberatkan pada sektor pertanian. Pelaksanaan Pelita I telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan, antara lain produksi beras telah meningkat dari 11,32 juta ton menjadi 14 juta ton; pertumbuhan ekonomi dari rata-rata 3% menjadi 6,7% per tahun; pendapatan rata-rata penduduk (pendapatan per kapita) dari 80 dolar Amerika GDSDWGLWLQJNDWNDQPHQMDGLGRODU$PHULND7LQJNDWLQÀDVLGDSDWGLWHNDQmenjadi 47,8% pada akhir Pelita I (1973/1974).2). Pelita II (1 April 1974 - 31 Maret 1979) Sasaran yang hendak dicapai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, menyejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja. Pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-UDWDSHQGXGXNVHWDKXQ7LQJNDWLQÀDVLEHUKDVLOGLWHNDQKLQJJD3DGDsektor pertanian, telah dilakukan perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi baru.

113Ilmu Pengetahuan Sosial3). Pelita III (1April 1979-31 Maret 1984)Pelita III lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunandan Delapan Jalur Pemerataan. Intidari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil.Pelita III ini menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Produksi beras diperkirakan mencapai 20,6 juta ton pada tahun 1983. Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur PemerataanTrilogi pembangunan terdiri dari:1. Stabilitas nasional yang dinamis2. Pertumbuhan ekonomi tinggi, dan3. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnyaDelapan Jalur Pemerataan:1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang, dan papan (perumahan)2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan keselamatan3. Pemerataan pembagian pendapatan4. Pemerataan kesempatan kerja5. Pemerataan kesempatan berusaha6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembagunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita7. Pemerataan penyebaran pembangunan di wilayah tanah air8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilanWawasan

114SMP/MTs Kelas IX4). Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989)Pelita IV menitikberatkan pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ULQJDQ +DVLO \DQJ GLFDSDL SDGD 3HOLWD ,9 GL DQWDUDQ\D DGDODKswasembada pangan dengan produksi beras mencapai 25,8 juta ton pada tahun 1984. Kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985.5). Pelita V (1 April 1989 - 31 Maret 1994)Pelita V menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri untuk menetapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya; dan sektor industri khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri. Pelita V adalah periode terakhir dari pembangunan jangka panjang tahap pertama. Lalu, dilanjutkan pembangunan jangka panjang tahap kedua.6). Pelita VI Pelita VI merupakan awal pembangunan jangka panjang tahap kedua. Pelita VI lebih menitikberatkan pada sektor ekonomi, industri, pertanian, serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Direncanakan, Pelita VI dilaksanakan mulai tanggal 1 April 1994 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 1999. Namun, pada tahun 1997 Indonesia dilanda krisis keuangan yang berlanjut menjadi krisis ekonomi dan akhirnya menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Akibatnya, Pelita VI tidak bisa dilanjutkan sesuai dengan yang direncanakan. 4. Perkembangan Ekonomi pada Masa ReformasiPada tahun 1997, Indonesia dilanda krisis keuangan dan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah dari Rp2.500,00 pada tahun 1997 menjadi Rp15.000,00 pada bulan Juni 1998. Melemahnya nilai tukar rupiah memicu terjadinya krisis ekonomi. Banyak perusahaan dalam negeri yang melakukan pinjaman luar negeri dalam dolar Amerika kesulitan membayar pinjaman karena nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika lemah. Angka pemutusan kerja meningkat disebabkan banyak

115Ilmu Pengetahuan Sosialperusahaan yang melakukan penghematan atau menghentikan kegiatan usaha (bangkrut). Angka kemiskinan bertambah, harga-harga kebutuhan pokok naik tidak terkendali, dan biaya hidup makin tinggi. %DJDLPDQDNDKSHUNHPEDQJDQHNRQRPL,QGRQHVLDSDGDPDVD5HIRUPDVL"$SDXSD\D\DQJGLODNXNDQSHPHULQWDKSDGDPDVD5HIRUPDVLXQWXNPHQJDWDVLkrisis ekonomi? Untuk mengetahuinya, mari mengerjakan kegiatan berikut!1. Bentuk kelompok yang anggotanya terdiri atas 3-4 orang!2. Carilah di internet atau membaca buku di perpustakaan terkait materi WHQWDQJSHUNHPEDQJDQHNRQRPL,QGRQHVLDSDGDPDVD5HIRUPDVL3. Lengkapilah kolom berikut sesuai dengan materi yang kamu peroleh!NoPeriode KepemimpinanKondisi Ekonomi Kebijakan Mengatasi Krisis Ekonomi1%-+DELELH2.+$EGXUUDKPDQWahid3Megawati Soekarnoputri4Soesilo Bambang Yudhoyono4. Tulis hari/tanggal dan identitas (nama, nomor dan kelas)!5. Presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas!Aktivitas Kelompok

116SMP/MTs Kelas IXSetelah mengerjakan kegiatan di atas, kamu dapat mengetahui bahwa SDGD PDVD 5HIRUPDVL QHJDUD NLWD WHQJDK PHQJKDGDSL NULVLV HNRQRPLUpaya mengatasi krisis ekonomi terus dilakukan pada beberapa periode NHSHPLPSLQDQHUD5HIRUPDVLa. Masa Pemerintahan Presiden B.J. HabibiePada masa ini, proses pemulihan ekonomi dilaksanakan dengan langkah-langkah antara lain sebagai berikut.1). Menjalin kerja sama dengan International Moneter Fund-IMF (Dana Moneter Internasional) untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. 2). 0HQHUDSNDQLQGHSHQGHQVL%DQN,QGRQHVLDDJDUOHELKIRNXVPHQJXUXVLperekonomian.3). Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah.4). Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah Rp10.000,00.5). Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri.Upaya-upaya menyelesaikan krisis keuangan dan perbaikan ekonomi yang dilakukan berhasil menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, \DLWX5SSHUGRODU$PHULNDSDGDDNKLUPDVDMDEDWDQ+DELELH1DPXQhal tersebut belum mampu mengatasi krisis ekonomi.b. Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid Pada masa ini, kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan dan kondisi keuangan sudah mulai stabil. Namun,keadaan kembali merosot. Pada bulan April 2001, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah hingga mencapai Rp12.000,00. Melemahnya nilai tukar rupiah WHUVHEXWEHUGDPSDNQHJDWLIWHUKDGDSSHUHNRQRPLDQQDVLRQDOGDQPHQJKDPEDWusaha pemulihan ekonomi. c. Masa Pemerintahan Presiden Megawati SoekarnoputriPada masa ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan. Namun, pertumbuhan ekonomi masih tergolong rendah yang disebabkan kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor dan karena tingginya suku bunga deposito. Adapun kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan ekonomi antara lain sebagai berikut.

117Ilmu Pengetahuan Sosial1). Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 miliar.2). Mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.3). Kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). d. Masa Pemerintahan Presiden Soesilo Bambang YudhoyonoPerekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik pada PDVDNHSHPLPSLQDQ3UHVLGHQ6RHVLOR%DPEDQJ<XGKR\RQR+DOLQLWHUOLKDWdari rata-rata pertumbuhan ekonomi yang berkisar pada 5% sampai 6% per tahun serta kemampuan ekonomi Indonesia yang bertahan dari pengaruh NULVLVHNRQRPLGDQ¿QDQVLDO\DQJWHUMDGLGL]RQD(URSDVHSDQMDQJWDKXQhingga 2009. Dalam menyelenggarakan perekonomian negara, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut.1). Mengurangi Subsidi Bahan Bakar MinyakMelonjaknya harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membebani Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN). Oleh karena itu, ditetapkanlah kebijakan pengurangan subsidi BBM agar tidak membebani APBN. Anggaran subsidi BBM kemudian dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengurangan subsidi BBM berakibat pada kenaikan harga BBM.2). Pemberian Bantuan Langsung TunaiProgram BLT diselenggarakan sebagai respons kenaikan BBM. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi NHEXWXKDQGDVDUQ\DGDQPHQFHJDKSHQXUXQDQWDUDINHVHMDKWHUDDQPDV\DUDNDWmiskin akibat kesulitan ekonomi. Privatisasi BUMNPrivatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-NHNXDWDQ SROLWLN GDQ PHQJXUDQJL EHEDQ QHJDUD +DVLO SHQMXDODQ LWXberhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1%. Namun, kebijakan ini memicu banyak kontroversi karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.Wawasan

118SMP/MTs Kelas IX3). Pengurangan Utang Luar Negeri Dalam rangka mengurangi utang luar negeri, pada tahan 2006, pemerintah Indonesia melunasi sisa utang ke IMF sebesar 3,1 miliar dolar Amerika. Dengan pelunasan utang ini, Indonesia sudah tidak lagi berkewajiban mengikuti syarat-syarat IMF yang dapat memengaruhi kebijakan ekonomi nasional. D. Perkembangan Pendidikan3HQGLGLNDQ PHUXSDNDQ IDNWRU SHQWLQJ EDJL NHODQJVXQJDQ KLGXS VXDWXbangsa karena tidak ada satu bangsa pun yang mampu mencapai kemajuan tanpa meletakkan pendidikan sebagai dasar utama pembangunan. Setiap bangsa yang ingin mencapai kemajuan perlu mempersiapkan sumber daya manusia terlebih dahulu. Sejak awal Kemerdekaan, pendidikan di Indonesia terus mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik karena pada setiap periode pemerintahan, bidang pendidikan selalu mendapat perhatian dari pemerintah. Bagaimanakah perkembangan pendidikan di Indonesia sejak awal .HPHUGHNDDQ KLQJJD PDVD 5HIRUPDVL" 8QWXN PHQJHWDKXL SHUNHPEDQJDQpendidikan di Indonesia pada masa-masa tersebut, pelajarilah uraian berikut ini! 1. Perkembangan Pendidikan pada Awal Kemerdekaan3DGD]DPDQSHQMDMDKDQNHVHPSDWDQPHPSHURODKSHQGLGLNDQEDJLDQDNanak Indonesia sangat terbatas. Dari sejumlah anak-anak usia sekolah, hanya sebagian kecil saja yang sempat menikmati sekolah. Akibatnya, sebagian EHVDUSHQGXGXN,QGRQHVLDPDVLKEXWDKXUXI2OHKNDUHQDLWXVHJHUDVHWHODK3URNODPDVL .HPHUGHNDDQ SHPHULQWDK PHQJDQJNDW .L +DMDU 'HZDQWDUDVHEDJDL0HQWHUL3HQGLGLNDQ3HQJDMDUDQGDQ.HEXGD\DDQ33GDQ. .L+DMDUDewantara menjabat jabatan ini hanya selama 3 bulan. Kemudian, jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Mr. T.S.G. Mulia yang hanya menjabat selama 5 bulan. Selanjutnya, jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Mohammad 6\DIHL.HPXGLDQLDGLJDQWLNDQROHK0U6XZDQGLPada masa jabatan Mr. Suwandi, dibentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang bertugas untuk meneliti dan merumuskan masalah pengajaran setelah Kemerdekaan. Setelah menyelesaikan tugasnya, panitia ini menyampaikan saran-saran kepada pemerintah. Kemudian, disusunlah dasar struktur dan sistem pendidikan di Indonesia. Tujuan umum pendidikan di Indonesia merdeka adalah mendidik anak-anak menjadi warga negara yang berguna, yang diharapkan kelak dapat memberikan pengetahuannya kepada negara. Dengan kata lain, tujuan pendidikan pada masa itu lebih menekankan pada penanaman semangat patriotisme.

119Ilmu Pengetahuan SosialPendidikan pada awal Kemerdekaan terbagi atas 4 tingkatan, yaitu: pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Pada akhir tahun 1949, tercatat sejumlah 24.775 buah sekolah rendah di seluruh Indonesia. Untuk pendidikan tinggi, sudah ada sekolah tinggi dan akademi di beberapa kota seperti Jakarta, Klaten, Solo dan Yogyakarta. Selain itu, ada pula universitas seperti Universitas Gajah Mada. 2. Perkembangan Pendidikan pada Masa Demokrasi LiberalPada tahun 1950, diadakan pengalihan masalah pendidikan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah RIS (Republik Indonesia Serikat). Kemudian, disusunlah suatu konsepsi pendidikan yang dititikberatkan kepada spesialisasi sebab menurut Menteri Pendidikan pada saat itu, bangsa Indonesia sangat tertinggal dalam pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan oleh dunia modern. Menurut garis besar konsepsi tersebut, pendidikan umum dan pendidikan teknik dilaksanakan dengan perbandingan 3 banding 1. Maksudnya, setiap ada 3 sekolah umum, diadakan 1 sekolah teknik. Setiap lulusan sekolah dasar diperbolehkan melanjutkan ke sekolah teknik menengah (3 tahun), kemudian melanjutkan ke sekolah teknik atas (3 tahun). Setelah lulus sekolah teknik menengah dan sekolah teknik atas, diharapkan siswa dapat mengerjakan suatu bidang tertentu.Selain itu, karena Indonesia merupakan negara kepulauan, di beberapa kota seperti Surabaya, Makassar, Ambon, Manado, Padang, dan Palembang GLDGDNDQ$NDGHPL3HOD\DUDQ$NDGHPL2VHDQRJUD¿GDQ$NDGHPL5HVHDUFKLaut. Tenaga pengajarnya didatangkan dari luar negeri seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis. Pada masa Demokrasi Liberal, didirikan beberapa universitas baru di DQWDUDQ\DDGDODK8QLYHUVLWDV+DVDQXGGLQGL0DNDVVDU8QLYHUVLWDV$QGDODVdi Padang, Universitas Padjajaran di Bandung, dan Universitas Sumatra Utara di Medan. 3. Perkembangan Pendidikan pada Masa Demokrasi TerpimpinPada tahun 1950-an, murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas jumlahnya banyak sekali dan semuanya mengharapkan menjadi mahasiswa. Murid-murid ini adalah hasil pertama dari sistem pendidikan setelah Kemerdekaan. Supaya mereka dapat melanjutkan pendidikan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mendirikan universitas EDUXGLVHWLDSLEXNRWDSURYLQVLGDQPHQDPEDKMXPODKIDNXOWDVGLXQLYHUVLWDVuniversitas yang sudah ada.

120SMP/MTs Kelas IXSelain itu, didirikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) untuk murid-murid lulusan pesantren yang beragama Islam. Adapun untuk murid-murid yang beragama Kristen Protestan dan Katholik didirikan sekolah Tinggi Theologia dan seminari-seminari. Selanjutnya, didirikan pula perguruan tinggi-perguruan tinggi Islam, Kristen dan Katholik, seperti Universitas Islam Indonesia, Universitas Kristen Indonesia serta Universitas Katholik Atmajaya. Tercatat pada tahun 1961 telah berdiri sebanyak 181 buah perguruan tinggi. 4. Perkembangan Pendidikan pada Masa Orde BaruPokok-pokok penting kebijakan pada bidang pendidikan di masa Orde Baru di antaranya diarahkan untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan. Khususnya pendidikan tinggi diarahkan pada sasaran pembinaan mahasiswa yang mampu menjawab tantangan modernisasi. Oleh karena itu, dikembangkanlah sistem pendidikan yang berhubungan dengan pengembangan kesempatan dan NXDOL¿NDVLEDJLMHQLVMHQLVODSDQJDQNHUMD\DQJGLSHUOXNDQROHKSHPEDQJXQDQnasional. Pada masa Orde Baru, dimunculkan sebuah konsepsi pendidikan yang dikenal dengan sekolah pembangunan. Kosepsi ini diajukan oleh Mashuri 6+VHODNX0HQWHUL3HQGLGLNDQGDQ.HEXGD\DQ3 . 'DODPNRQVHSVLsekolah pembangunan, para siswa dikenalkan kepada jenis-jenis dan lapangan VHUWD OLQJNXQJDQ NHUMD +DO LQL GLPDNVXGNDQ DJDU PHUHND GDSDW PHOLKDWkemungkinan untuk memberikan jasa melalui karyanya. Anak-anak didik tidak hanya diberi pelajaran teori, tetapi juga diperkenalkan kepada sejumlah pekerjaan yang kira-kira dapat mereka lakukan. Dengan cara itu, mereka akan dapat menyalurkan bakatnya masing-masing sekaligus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang akan mereka hadapi. Adapun untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, pemerintah melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Pendidikan Dasar. Adanya Instruksi Presiden ini membuat jumlah sekolah dasar meningkat pesat. Tercatat pada periode 1993/1994 hampir 150.000 unit SD Inpres telah dibangun. Selain melaksanakan Inpres Pendidikan Dasar, pemerintah juga melaksanakan SURJUDP3HPEHUDQWDVDQ%XWD+XUXI\DQJGLPXODLSDGDWDQJJDO$JXVWXV1978, Program Wajib Belajar yang dimulai pada tanggal 2 Mei 1984, dan program Gerakan Orang Tua Asuh (GNOTA). 5. Perkembangan Pendidikan pada Masa Reformasi3HPHULQWDK SDGD PDVD 5HIRUPDVL PHQMDODQNDQ DPDQDW 88' dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Selain itu, pemerintah

121Ilmu Pengetahuan Sosialjuga memberikan ruang yang cukup luas bagi perumusan kebijakan-kebijakan SHQGLGLNDQEDUX\DQJEHUVLIDWUHIRUPDWLIGDQUHYROXVLRQHU+DOLQLGDSDWGLOLKDWdari ditetapkannya UU No 22 Tahun 1999 yang mengubah sistem pendidikan Indonesia menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan, dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggantikan UU 1R7DKXQ\DQJPHQGHIHQLVLNDQXODQJSHQJHUWLDQSHQGLGLNDQPHQMDGLusaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses SHPEHODMDUDQDJDUVLVZDVHFDUDDNWLIPHQJHPEDQJNDQSRWHQVLGLULQ\DXQWXNmemiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 3HPHULQWDKSDGDPDVD5HIRUPDVLMXJDPHODNXNDQEHEHUDSDNDOLSHUXEDKDQkurikulum. Perubahan-perubahan tersebut adalah sebagai berikut.a. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 3DGD SHODNVDQDDQ NXULNXOXP LQL VLVZD GLWXQWXW XQWXN DNWLI XQWXNPHPSHUROHKLQIRUPDVL*XUXEHUWXJDVVHEDJDLIDVLOLWDWRUXQWXNPHPSHUROHKLQIRUPDVL.%.EHUXSD\DXQWXNPHQHNDQNDQSDGDNHWHUFDSDLDQNRPSHWHQVLsiswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman.b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)Secara umum, KTSP tidak jauh berbeda dengan KBK, namun perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru, dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya.c. Kurikulum 2013 Kurikulum 2013 menekankan pada kompetensi berbasis sikap, NHWHUDPSLODQGDQSHQJHWDKXDQVHUWDPHQHNDQNDQSDGDNHDNWLIDQVLVZDXQWXNmendapatkan pengalaman personal melalui observasi (pengamatan), bertanya, PHQDODUPHQ\LPSXONDQGDQPHQJRPXQLNDVLNDQLQIRUPDVLGDODPNHJLDWDQpembelajaran.

122SMP/MTs Kelas IXE. Perkembangan Budaya. Perkembangan budaya sebenarnya sudah terjadi sejak Indonesia belum merdeka. Banyak seniman yang melakukan perjuangan dengan menggunakan karya seninya, seperti lukisan, puisi, prosa. Misalnya, Raden Saleh melakukan kritik terhadap penjajah Belanda dengan menggunakan media seni lukis. Lukisan yang dibuat oleh Raden Saleh menggambarkan suatu penderitaan rakyat Indonesia dan juga kekejaman dari penjajah Belanda.Setelah Proklamasi Kemerdekaan, perkembangan budaya yang menonjol adalah seni sastra dan lukis. Banyak sastrawan yang muncul saat itu, seperti ,VPDLO0DU]XNL&6LPDQMXQWDN&KDLULO$QZDUGDQ,GUXV$GDSXQVHQLPDQOXNLV \DQJ PXQFXO DGDODK %DVXNL $EGXOODK $IIDQGL GDQ 8VPDQ ,VPDLOMereka muncul dengan karya-karya yang menggambarkan kemerdekaan Indonesia serta kejayaan bangsa Indonesia di masa depan.Memasuki masa Orde Baru, pengembangan budaya dan seni diarahkan kepada usaha-usaha yang dapat memperkuat kepribadian sosial, kebanggaan, serta kesatuan nasional. Untuk itu, dilakukan peningkatan pembinaan dan pengembangan seni secara luas yang melalui sekolah, kursus seni, organisasi seni, dan wadah-wadah kegiatan seni lainnya di masyarakat. Selain itu, dilakukan pula usaha pengamanan seni yang bertujuan menjamin dan meneruskan warisan budaya dan seni. Usaha itu antara lain mencakup usaha inventarisasi, dokumentasi, dan penelitian warisan budaya nasional, pembinaan dan pemeliharaan peninggalan-peninggalan purbakala. Dalam rangka pemeliharaan peninggalan-peninggalan purbakala, dilakukan rehabilitasi dan perluasan museum. 3DGDPDVD5HIRUPDVLXVDKDSHOHVWDULDQEXGD\D,QGRQHVLDWHUXVGLODNXNDQGLDQWDUDQ\DGHQJDQPHQGDIWDUNDQEXGD\DEXGD\DDVOL,QGRQHVLDNH81(6&2agar tidak diklaim oleh pihak-pihak lain.

123Ilmu Pengetahuan SosialRangkuman1. Laju pertumbuhan penduduk bervariasi antara satu negara dan negara lainnya. Indonesia termasuk negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang sedang. 2. 3HUWXPEXKDQSHQGXGXNGDSDWPHPEDZDGDPSDNSRVLWLIDQWDUDODLQa. tersedianya tenaga kerjab. berkembangnya jumlah dan jenis usaha lokalc. meningkatnya investasi atau penanaman modald. meningkatnya inovasi untuk memenuhi kebutuhan hidup3. 3HUWXPEXKDQSHQGXGXNGDSDWPHPEDZDGDPSDNQHJDWLIDQWDUDODLQa. meningkatnya angka pengangguran b. meningkatnya angka kriminalc. meningkatnya angka kemiskinand. berkurangnya lahan untuk pertanian dan permukimane. makin banyaknya sampah atau limbah serta polusiIketersediaan pangan makin berkurang g. kesehatan masyarakat makin menurun h. berkembangnya permukiman tidak layak huni 4. Pada awal Kemerdekaan, situasi politik Indonesia masih mencari EHQWXNQ\D+DOLQLGLWDQGDLGHQJDQSHPEHQWXNDQVWUXNWXUSHPHULQWDKDQperubahan bentuk negara menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS), serta perubahan bentuk negara kembali menjadi negara kesatuan.5. Perubahan-perubahan politik yang terjadi pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin antara lain seperti berikut.a. Pergantian Kabinet pada masa Demokrasi Liberal yang terjadi dalam ZDNWXUHODWLIVLQJNDWb. Perubahan sistem Kabinet Parlementer menjadi sistem Kabinet Presidensial.

124SMP/MTs Kelas IX6. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah melakukan beberapa perubahan sistem politik di antaranya: a. penyederhanaan partai politikb. SHODNVDQDDQSHUDQJDQGD'ZLIXQJVL $%5,7. 3DGD PDVD 5HIRUPDVL SHPHULQWDK PHODNXNDQ UHIRUPDVL SDGD ELGDQJpolitik di antaranya: a. UHIRUPDVLGLELGDQJLGHRORJLQHJDUDGDQNRQVWLWXVLb. pemberdayaan DPR, MPR, DPRDc. UHIRUPDVLOHPEDJDNHSUHVLGHQDQGDQNDELQHWd. SHQJKDSXVDQSHUDQJDQGD'ZLIXQJVL $%5,VHFDUDEHUWDKDS8. Pada awal Kemerdekaan, keadaan ekonomi bangsa Indonesia masih belum VWDELO+DOLQLGLVHEDENDQROHKPDVDODKPDVDODKHNRQRPL\DQJWHUMDGLVDDWLWX0LVDOQ\DLQÀDVL\DQJWHUODOXWLQJJLKLSHULQÀDVL GDQEORNDGHODXWyang dilakukan Belanda.9. Pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, perekonomian Indonesia masih menghadapi berbagai masalah ekonomi, seperti beban ekonomi dan keuangan yang harus ditanggung oleh Indonesia sebagaimana \DQJGLVHSDNDWLGDODP.RQIHUHQVL0HMD%XQGDU.0% GH¿VLWNHXDQJDQserta upaya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang tersendat-sendat.10. Pada masa Orde Baru, ekonomi Indonesia berkembang pesat. Perkembangan ini berhasil dilakukan salah satunya karena didukung oleh keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan negara. 11. 3DGDPDVD5HIRUPDVL,QGRQHVLDWHQJDKPHQJKDGDSLNULVLVHNRQRPL8SD\Dmengatasi krisis yang dilakukan pada beberapa periode pemerintahan di PDVD5HIRUPDVLEHUKDVLOPHPEXDWHNRQRPL,QGRQHVLDPHQMDGLNHPEDOLstabil. 12. Upaya pengembangan pendidikan di Indonesia sudah dilakukan sejak ,QGRQHVLDPHUGHNDKLQJJDVDDWLQLPDVD5HIRUPDVL 8VDKDXVDKDWHUVHEXWantara lain seperti berikut. a. Pembentukan Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia.b. Penyusunan konsepsi pendidikan yang dititikberatkan kepada spesialisasi pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan oleh dunia modern.

125Ilmu Pengetahuan Sosialc. Pendirian universitas baru di setiap ibu kota provinsi dan menambah MXPODKIDNXOWDVGLXQLYHUVLWDVXQLYHUVLWDV\DQJDGDXQWXNPHPEHULNDQkesempatan anak didik melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi d. Dimunculkannya sebuah konsepsi pendidikan yang dikenal dengan sekolah pembangunan.e. Memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara dan perubahan kurikulum. 13. Dalam rangka melestarikan budaya nasional Indonesia, pemerintah melakukan usaha pengamanan budaya dan seni melalui inventarisasi, dokumentasi, dan penelitian warisan budaya nasional, pembinaan dan SHPHOLKDUDDQ SHQLQJJDODQSHQLQJJDODQ SXUEDNDOD VHUWD PHQGDIWDUNDQbudaya nasional Indonesia ke UNESCO.

126SMP/MTs Kelas IXUji KompetensiA. Pilihan Ganda1. Kebijaksanaan kependudukan yang sering ditempuh oleh negara-negara berkembang pada umumnya adalah ....a. menghambat kecepatan pertumbuhan pendudukb. melaksanakan urbanisasic. menghapus kemelaratand. pembangunan di segala bidang2. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!1). perbedaan kebutuhan dan kepentingan setiap penduduk2). adanya pertumbuhan penduduk3). adanya perbedaan kondisi antarwilayah4). penyebaran penduduk yang tidak merata5). kondisi struktur penduduk yang kurang menguntungkanDari lima pernyataan di atas, yang merupakan sumber masalah kependudukan yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk adalah ....a. 1) c. 3) dan 4)b. 2) d. 4) dan 5)3. Tujuan diberlakukannya sistem ekonomi Gerakan Benteng adalah ....a. memajukan perusahaan daerahb. memberikan kredit lunak untuk para pengusaha pribumic. melindungi pengusaha pribumi dari persaingan dengan pengusaha nonpribumid. PHPEHULNDQIDVLOLWDVEHDHNVSRUEDJLSHQJXVDKDQRQSULEXPL4. Perhatikan pernyataan berikut!1). Diperkenalkan oleh Menteri Perekonomian Iskaq Cokroadisuryo pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo I tahun 1954.

127Ilmu Pengetahuan Sosial2). Bentuk kerja sama ekonomi antara pengusaha pribumi dan nonpribumi.3). Menekankan pada kebijakan Indonesianisasi yang mendorong tumbuh dan berkembangnya pengusaha-pengusaha swasta nasional pribumi.Sistem ekonomi yang sesuai dengan pernyataan tersebut, ialah ....a. sistem ekonomi Gerakan Bentengb. sistem ekonomi Rencana Soemitroc. sistem ekonomi Ali-Babad. VLVWHPHNRQRPL*XQWLQJ6\DIUXGGLQ5. Perhatikan beberapa perguruan tinggi berikut!a). Universitas Gadjah Madab). Universitas Andalasc). Universitas Padjajaran d). Institut Agama Islam Negeri (IAIN)e). Universitas Kristen IndonesiaI Akademi Pelayaran Dari beberapa perguruan tinggi di atas, perguruan tinggi yang didirikan pada masa awal kemerdekaan adalah ....a. (1)b. (2)c. (3) dan (4)d. (5) dan (6)

128SMP/MTs Kelas IXB. Esai1. Pasca penyerahan kedaulatan, keadaan ekonomi di Indonesia makin memburuk. Mengapa demikian? Jelaskan menurut pendapatmu! 2. $SDGDPSDNSRVLWLIGDQGDPSDNQHJDWLIVLVWHPPXOWLSDUWDL\DQJGLWHUDSNDQdi Indonesia?3. Apa hubungan antara Dekrit Presiden 1959 dengan berakhirnya masa Demokrasi Liberal?4. Apa tujuan pemerintah Orde Baru melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Pendidikan Dasar? 5. Mengapa usaha inventarisasi, dokumentasi, dan penelitian warisan budaya nasional perlu dilakukan?Bangsa Indonesia dalam upayanya untuk menjadi negara maju telah mengalami perkembangan dalam bidang kependudukan, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Upaya pengembangan pada bidang-bidang tersebut ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, sebagai seorang pelajar, seharusnya kamu bersyukur dan dapat belajar lebih giat agar dapat berpartsipasi dalam pembangunan bangsa Indonesia di masa depan.4GƀGMUK